Bupati Jeje Ungkap Penyebab Pangandaran Defisit Anggaran 350 Milyar Rupiah

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 350 Miliar. Untuk menanganinya Bupati berencana melakukan pinjaman ke perbankkan.

Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengatakan, bencana Cocid-19 mengakibatkan defisit anggaran yang tidak bisa dihindari, mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga berkurangnya dana transfer daerah dan sebagainya.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalur Balige By Pass

"Maka dari itu, untuk menghadapi defisit anggaran tersebut, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemda, " kata Jeje kepada beberapa wartawan, Rabu (06/12/2023).

Untuk mengatasi defisit, ada beberapa pola, yang pertama apa adanya dan pinjam ke pihak ketiga atau mengajukan pinjaman ke bank.

Baca juga: Pembahasan Pembangunan, Wakil Ketua DPD RI Bidang II Beserta Rombongan Kunjungi Kalteng

"Kita pilih pola yang kedua untuk mempertahankan pertumbuhan, pemerataan dan RPJMD, " jelasnya.

Untuk transfer daerah juga Jeje mengaku mengalami penurunan, sehingga hal ini berdampak pada kemampuan daerah.
"Jika biasanya kita menerima uang Rp 55 miliar, hilang Rp 12 sampai Rp 13 miliar, " jelasnya lagi.

Baca juga: Serahkan SK Hutan Sosial dan TORA, Presiden: Segera Manfaatkan Lahan yang Ada

Menurut Jeje, portopolio adalah memindahkan utang dari resiko tinggi ke resiko rendah dengan waktu pinjaman jangka panjang, sehingga semua program yang sempat terhenti bisa bergulir kembali.

Kami melihatnya bisa ada dua pilihan yang bisa diambil: pertama mengambil langkah apa adanya dan pola kedua melakukan pinjaman melalui portofolio. Ia menjelaskan, pola apa adanya itu dengan cara pengetatan anggaran, sementara pola kedua melalui pinjaman portofolio.

Baca juga: Presiden Jokowi Takziah ke Rumah Duka Almarhum Arifin Panigoro

"Kalau pakai portofolio, membuat utang dengan risiko tinggi menjadikan utang jangka panjang dengan dibayar nyicil, " ucap Jeje.

Namun, untuk melakukan peminjaman itu pemda harus mendapatkan persetujuan dari DPRD dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Bappenas. Sementara, saat ini Pemkab sudah proses melakukan langkah peminjaman melalui portofolio.

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

Kendati demikian, kata Jeje, memakai pola kedua itu karena ingin mempertahankan asa pertumbuhan, pemerataan, tercapainya RPJMD 2024 karena masa jabatan yang seharusnya selesai 2026 menjadi 2023 dan sebagainya.

"Portofolio ini sebetulnya adalah memindahkan utang dari risiko tinggi menjadi risiko rendah dengan cara meminjam dengan cara jangka panjang, " katanya.

Jeje menganalogikan pinjaman ini sama halnya ketika ingin bayar rumah Rp 200 juta, tapi uangnya cuma ada Rp 10 juta sehingga mau tak mau pembayaran rumah dilakukan dengan cara mencicil.

"Karena uangnya kurang, hanya bayar Rp 5 juta per bulan, seperti itu analoginya, " kata Jeje.

Menurut Jeje, jika menyelesaikan defisit melalui portofolio atau melakukan pinjaman itu, maka seluruh kegiatan program unggulan dapat berjalan kembali.

Baca juga: PT. ASDP Layani Perjalanan Presiden Jokowi Seberangi Danau Toba, Pol Airud Kawal KMP Kaldera Toba

"Ada 8 program yang bisa kembali berjalan diantaranya: Pangandaran Hebat (Pahe) akses pendidikan mudah dan bermutu, ajengan masuk sekolah, jaminan kesehatan, program penguatan desa berjalan pembangunan infrastruktur pedesaan, ekonomi pedesaan, tunjangan kepala desa, perangkat desa, RT/RW, Linmas, pembiayaan tenaga penunjang kegiatan pemda/honorer, rekrutmen PPPK, rekrutmen ASN jasa pelayanan kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan dan bagi hasil ke desa bisa berjalan kembali, " jelasnya.

Sementara, apabila pinjaman itu tidak dilaksanakan, maka akan terjadi pengetatan anggaran yang luar biasa. "Apalagi kita menghadapi tahun politik, akan Pemilu dan Pilkada, " kata Jeje.

Dia mengatakan defisit anggaran hal yang tidak bisa dihindari dan ini terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. "Defisit itu hal yang tidak bisa dihindari, karena COVID-19. Seluruh daerah defisit mengalami hal yang sama, bukan hanya Pangandaran, " katanya.

Jeje menambahkan, Pangandaran Indeks Kinerja Daerah (IKD) mulai membaik karena dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. "IKD ini memang jadi patokan keberhasilan daerah, " ucapnya.

Kata dia, saat ini dan tahun 2024 waktunya melakukan penyehatan anggaran. Sehingga Jeje mengharapkan Bupati Pangandaran selanjutnya telah mendapatkan fiskal yang baik. "Apalagi nanti PAD meningkat 5 persen saja sudah enak, " katanya. (Anton AS)

Baca juga: Pertama Kalinya Ke Dairi, Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal Bagi Pedagang di Pasar Induk Sidikalang