Unesco Verifikasi Lapangan Tsunami Ready Desa Pangandaran

PANGANDARAN JAWA BARAT - Sebagai wilayah yang memiliki risiko terhadap bencana, sudah seharusnya warga Kabupaten Pangandaran siapsiaga untuk menghadapinya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata dalam acara verifikasi lapangan terkait tsunami ready dari UNESCO di Aula Desa Pangandaran, Minggu (17/09/2022).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Pangandaran H. Ujang Endin Indrawan, Sekretaris Daerah Dr. Drs. Kusdiana MM, Perwakilan UNESCO, Head of IOTIC/UNESCO Ardito M. Kodijat, Kepala Stasiun Geofisika Bandung Teguh Rahayu beserta jajaran, Kepala Desa Pangandaran Adi Fitriadi, Ketua MUI Desa Pangandaran dan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Baca juga: Komisi VII DPR RI Upayakan Penyelesaian Masalah PT SMGP dengan Warga Puncak Sorik Marapi

Acara ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk menyiapkan kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami bagi Desa Pangandaran yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik pihak pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri menuju zero victim. 

Acara ini juga bertujuan sebagai dokumen inventaris kesiapsiagaan masyarakat serta sebagai pengajuan Tsunami Ready Community di level internasional (UNESCO). 

Baca juga: Jaksa Agung RI Lakukan Penyelidikan Dugaan Kasus Tipikor Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnance

Saat ini, Desa Pangandaran sedang proses verifikasi dalam memenuhi kriteria sebagai masyarakat siaga tsunami. Verifikasi ini dalam bentuk dokumen yang nantinya akan dikirm ke Paris, Unesco. Nantinya pihak UNESCO akan mereview kembali dokumen yang dikirim dan jika sesuai rencana Bulan November tahun ini masyarakat Desa Pangandaran mendapatkan predikat masyarakat siaga tsunami.   

Terdapat 12 indikator dari UNESCO untuk Tsunami Ready yang dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu Penilaian/Identifikasi – Assesment (ASSES) diantaranya; Peta Bahaya Tsunami, Data perkiraran jumlah penduduk beresiko di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami, inventaris sumberdaya ekonomi, infrastruktur, politik dan sosial.

Baca juga: Kapolri Sebut Sabu Yang Ditangkap Ditresnarkoba Polda Jabar 1,196 ton

Bagian Kesiapsiagaan – Preparedness diantaranya; peta evakuasi tsunami, papan informasi publik gempabumi dan tsunami, materi sosialisasi pendidikan dan kesiapsiagaan terdistribusi, kegiatan pendidikan dan kesiapsiagaan secara rutin (setahun 3 kali), dan pelatihan tsunami paling tidak dua tahun sekali.

Sementara bagian indikator yang terakhir adalah Respon – Response yaitu: rencana operasi kedaruratan tsunami, kapasitas operasional tanggap darurat tsunami, sarana/peralatan penerimaan info gempabumi dan peringatan dini tsunami 24/7, dan sarana/peralatan info gempabumi dan peringatan dini tsunami 24/7.

Baca juga: Sukamta Kecam Penembakan Jurnalis Al-Jazeera oleh Tentara Zionis

Dari seluruh desa yang ada di Pangandaran, Desa Pangandaran inilah yang sudah memenuhi 12 indikator tersebut sehingga hari ini diverifikasi oleh pihak UNESCO. 

Bupati Pangandaran H. Jeje sangat menyambut hal ini. “Alhamdulillah, hari ini Desa Pangandaran diverifikator oleh pihak UNESCO, jadi ketika ada bencana alam masyarakat kita sudah tau apa yang harus dilakukan, yang baru diakui 12 indikator ini hanya di Desa Pangandaran. Harapannya seluruh desa dekat pantai juga terverifikasi, ini adalah tugas kita agar mewujudkan 12 indikator tersebut, “ujarnya dalam menyampaikan sambutan.  

Baca juga: Jaksa Agung RI Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Pengadaan Pesawat PT Garuda Indonesia

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa sebagai salah satu kabupaten yang mempunyai risiko tinggi terdampak bencana gempa dan tsunami di laut Selatan Jawa, masyarakat diminta berikhtiar dengan siapsiaga dengan yang akan terjadi. “Tentu yang harus kita siapkan adalah kesiapsiagaan menghadapi bencana, itu yang paling penting.

Tugas BNPB sekarang ini adalah mempetakan dimana saja daerah-daerah yang rawan gempa. Dan tentu kita tidak bisa mengindah, atau harus pindah, kita hidup berdampingan dengan pantai, dengan alam, salah satu ikhtiar kita adalah dengan menghadapinya dengan kesiapsiagaan, “ujarnya. 

Head of IOTIC/UNESCO Ardito M. Kodijat  menyampaikan tiga keuntungan jika sebuah desa mendapatkan predikat masyarakat siaga tsunami.“Kalau desanya sudah diakui, keuntungannya adalah mendapatkan pengakuan dari internasional itu nantinya akan masuk di tingkat global, bahwa Pangandaran sudah masuk sebagai masyarakat siaga tsunami, tentunya hal itu akan meningkatkan kepercayaan dari para wisatawan karena mereka akan merasa aman ke Pangandaran dari pada ke daerah yang lain.

Keuntungan kedua adalah desa ini akan menjadi contoh yang baik di dunia internasional jadi internasional juga bagaimana Pangandaran bisa menjadi masyarakat siaga tsunami. Keuntungan ketiga desa ini tentunya akan diharapkan lebih muda lagi untuk bekerja dengan pihak-pihak lain misalnya dengan hotel yang ada di sini, “Ujarnya. (Anton AS)